Ito Sumardi
mengemukakan tentang krisis Rohingya dalam tulisannya
Contoh lainnya, bahwa SDM Kepolisian termasuk
militer Myanmar masih belum mempunyai kapasitas yang memadai baik dari
pengetahuan, pengalaman, perlengkapan operasional untuk menghadapi dan menangani
setiap konflik antar etnis tersebut, sehingga untuk menghadapi situasi darurat
di Myanmar tentara nasional (Tatmadaw) lah yang mengambil peran (kendali) pada
setiap penanganan konflik di beberapa bagian di negaranya, Polisi berada
langsung di bawah komando tentara. Seperti kita ketahui dan kita alami juga di
negara kita dulu, kalau tentara yang turun artinya yang dilakukan adalah upaya
represif yang kadang mengabaikan dampak sosial yang diakibatkannya, bukan
semata mata tindakan penegakan hukum, meskipun dalam beberapa keterangan resmi
ada juga upaya penegakan hukum bagi kelompok yang melawan apabila tertangkap.
Pertanyaan yang sering muncul adalah, kenapa justru ketika Myanmar memasuki era demokratisasi, peristiwa-peristiwa penanganan konflik dengan pendekatan militeristik masih dilakukan. Padahal Daw Aung San Suu Kyi (DASSK) sebagai pemimpin de Facto Myanmar saat ini adalah penerima nobel perdamaian. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang politiknya. Pasca kemenangan pemilu yang kedua di Myanmar, pemerintahan militer Myanmar akhirnya menyetujui proses demokratisasi dan memberikan kekuasaan kepada pemenang pemilu pada tahun 2015.
DASSK merupakan pemimpin yang dicintai rakyat Myanmar menang 80 persen lebih dalam pemilu, namun dia terhambat menjadi presiden karena status kewarganegaraan anaknya yang berkewarganegaraan Inggris. Infra dan supra struktur politik di Myanmar akhirnya bersepakat untuk menempatkan DASSK sebagai State Counsellor, struktur baru sebagai pemimpin de facto yang berkuasa di samping struktur formal yang menurut konstitusi.
Proses demokratisasi Myanmar sudah dibuka dan dimulai namun proses transisi nya belum bisa terlaksana secara utuk karena pemenang pemilu 2015, tidak bisa melakukan reformasi yang signifikan sebab peran militer dalam pemerintahan masih terasa kuat, militer masih menjadi bagian dari parlemen dan memiliki hak veto, sebuah yang sangat istimewa untuk memveto setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan "pengendali real" keamanan negara. DASSK sebagai pemimpin pemerintahan sipil belum punya instrumen aparatur keamanan yang kompeten sebagaimana di Negara-negara demokratis lainnya. Reformasi keamanan di Myanmar belum berjalan.
Untuk info lebih lanjut bisa kunjungi web disini :
Pertanyaan yang sering muncul adalah, kenapa justru ketika Myanmar memasuki era demokratisasi, peristiwa-peristiwa penanganan konflik dengan pendekatan militeristik masih dilakukan. Padahal Daw Aung San Suu Kyi (DASSK) sebagai pemimpin de Facto Myanmar saat ini adalah penerima nobel perdamaian. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang politiknya. Pasca kemenangan pemilu yang kedua di Myanmar, pemerintahan militer Myanmar akhirnya menyetujui proses demokratisasi dan memberikan kekuasaan kepada pemenang pemilu pada tahun 2015.
DASSK merupakan pemimpin yang dicintai rakyat Myanmar menang 80 persen lebih dalam pemilu, namun dia terhambat menjadi presiden karena status kewarganegaraan anaknya yang berkewarganegaraan Inggris. Infra dan supra struktur politik di Myanmar akhirnya bersepakat untuk menempatkan DASSK sebagai State Counsellor, struktur baru sebagai pemimpin de facto yang berkuasa di samping struktur formal yang menurut konstitusi.
Proses demokratisasi Myanmar sudah dibuka dan dimulai namun proses transisi nya belum bisa terlaksana secara utuk karena pemenang pemilu 2015, tidak bisa melakukan reformasi yang signifikan sebab peran militer dalam pemerintahan masih terasa kuat, militer masih menjadi bagian dari parlemen dan memiliki hak veto, sebuah yang sangat istimewa untuk memveto setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan "pengendali real" keamanan negara. DASSK sebagai pemimpin pemerintahan sipil belum punya instrumen aparatur keamanan yang kompeten sebagaimana di Negara-negara demokratis lainnya. Reformasi keamanan di Myanmar belum berjalan.
Untuk info lebih lanjut bisa kunjungi web disini :
Transfer
Zakat
Mandiri Syariah 700.0974107
Muamalat 113. 000. 2165
BCA 008.305 3523
BJB Syariah 001.0101002977
Mandiri Syariah 700.0974107
Muamalat 113. 000. 2165
BCA 008.305 3523
BJB Syariah 001.0101002977
Atas
nama Yayasan Semai Sinergi Umat/ Sinergi Foundation
Konfirmasi
:
SMS/WhatsApp 081 321 200 100
Chat di www.sinergifoundation.org
Informasi : 0851 0004 2009
SMS/WhatsApp 081 321 200 100
Chat di www.sinergifoundation.org
Informasi : 0851 0004 2009
atau bisa datang langsung ke :
SF Bandung
Jl. HOS Tjokroaminoto
(Pasirkaliki)
No. 143 Bandung 40173
Telp: (022) 6120 218
Fax: (022) 6120 130
Gedung
Wakaf 99
Jl.
Sidomukti No. 99 H Bandung 40123
Telp: (022)
251 3991
Fax: (022) 2511 865
#SaveRohingya #PeduliRohingya
Komentar
Posting Komentar